Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2012

Ansor Menunggu Janji Tempo

*Catatan Diskusi Tabayyun Kebangsaan, GP Ansor. 
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid mengungkapkan perlunya sikap arif umat islam, khususnya  para anggota GP Ansor dalam menanggapi pemberitaan soal Algojo 1965 yang dimuat sebuah majalah mingguan pada pekan lalu.
“Diskusi ini hanya upaya tabayun. Kami tak akan melakukan dmos terhadap majalah itu. Karena kami menghargai kemerdekaan pers. Tapi kami juga minta media tersebut bersikap arif. Kami menunggu janji mereka untuk memberikan hak jawab dan kelarifikasi serta permohonan maaf mereka,” kata Nusron dalam sarasehan kebangsaan berthema "Mengingat Kembali Pemberontakan PKI Tahun 1948 - 1965" yang diselenggarakan PP GP Ansor di kantor pusat GP Ansor, Senin malam (15/10).
Nusron menyesalkan munculnya pemberitaan yang menyudutkan para kiai, pesantren, GP Ansor, dan umat Islam khususnya kalangan Nahdiyin. Pemberitaan tersebut menurut Nusron cenderung bias, dan tidak komprehensif. Upaya Rekonstruksi sejarah masa lalu seharusnya…

Distorsi Sejarah Merusak Rekonsiliasi

*catatan diskusi Tabayyun Kebangsaan GP Ansor (1)

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta warga NU, terutama kader Ansor untuk mewaspadai setiap gerakan yang berupaya melemahkan NU, salah satunya lewat pengungkapan kembali kasus PKI pada tahun 1965/1966. “Serangan terhadap NU kini dimulai dengan gerakan pelemahan NU,” kata Hasyim Muzadi pada acara Tabayyun Kebangsaan ; Pemberontakan PKI 1948/65 di mata NU/GP Ansor, di kantor PP GP Ansor, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/10). Acara ini menampilkan pembicara Sejarawan Taufiq Abdullah, penulis dan pelaku sejarah Salim Said, mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi, sesepuh Ansor KH Chalid Mawardi, Wakil Ketua Umum BBNU Asad Said Ali, mantan Ketua PW GP Ansor Jatim Choirul Anam, dan Wakil Komnas HAM Ahmad Baso. Hasyim Muzadi menegaskan, kerukunan  pernah dijalin antara kelompok anak-anak PKI, anak-anak pahlawan revolusi, anak-anak Kartosuwiryo dan anak-anak PRRI/permesta yang sebenarnya cukup …

Cak Nun, Gus Dur dan Mauidzah Hasanah

Tanpa maksud mengkultuskan, saya akan tuliskan lagi sejumlah cerita tentang K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kali ini tentang muasal istilah 'Mauidzah Hasanah' yang kerpa jadi padanan kata ceramah. Cerita ini disampaikan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dalam acara Kenduri Cinta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (12/10) lalu. Sambil menulis catatan ini, saya berpikir, kenapa nama Gus Dur selalu disebut dalam berbagai obrolan ringan di warung kopi, kajian, sampai seminar-seminar seputar budaya, kebangsaan, dan keindonesiaan.
Cak Nun bercerita tentang sebuah perhelatan besar yang digelar di Pesantren Tambak Beras, Jawa Timur, entah di tahun berapa. Saat itu, kata Cak Nun, orasi politik yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur), menyinggung pemerintah Orde Baru. Sejumlah tentara yang hadir langsung merapat ke panggung dan hendak membubarkan acara. Selain Cak Nur, Gus Dur dan Megawati Soekarno Puteri juga hadir dalam acara tersebut.
"Melihat tentara merang…

Pendekar Banten Serukan Anti Komunisme di Istana Negara

Ribuan warga yang tergabung dalam Presidum Front Aliansi Anti Komunisme (FAKS) yang terdiri dari elemen Asosiasi Pencak Silat Tradisional Banten Indonesia (APSTBI), Gerakan Pemuda Ansor, dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) dan Pemuda Pancasila menggelar aksi simpatik di depan Istana Negara. Mereka menyerukan kembali ideologi anti komunisme di Indonesia. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak terjebak dalam strategi komunisme gaya baru dan membersihkan diri dari anasir atau antek komunis. “Permintaan Komnas HAM kepada Presiden RI agar meminta maaf atas peristiwa Gerakan 30 September PKI (G 30/S PKI), membuktikan bahwa Komnas HAM terjebak dan menjadi salah satu unsur pendukung dari strategi komunis gaya baru,” ujar salah satu peserta aksi dari GP Ansor, Achmad Edwin Solichin, Senin (1/10). Kata Edwin, Komnas HAM seharusnya bertindak proaktif dan tidak diskriminatif dengan melakukan kembali pendataan korban kebiadab…

Kontroversi Sejarah PKI

Kontroversi sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965, yang dikenal dengan istilah G/30 S PKI, atau Gerakan Satu Oktober (Gestok), semakin menyeruak dengan banyaknya versi sejarah tentang peristiwa kelam tersebut. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu elemen bangsa yang turut menjadi korban keganasan PKI saat itu, tak mau tinggal diam dengan banyaknya versi sejarah tersebut. Terlebih, menurut Wakil Ketua Umum PBNU, K.H As’ad Sa’id Ali, belakangan ini muncul sejumlah literature yang mendiskreditkan warga NU yang turut serta dalam penumpasan PKI.   “NU sekarang sedang menghadapi fitnah. Warga NU dianggap sebagai pelaku kejahatan. Padahal kita adalah korban. Saat itu kita melakukan pembelaan diri dari serangan PKI, kata As’ad saat membuka kegiatan tahlilan untuk para kiai dan santri yang menjadi korban serangkaian pemberontakan PKI, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senin (1/10). As’ad juga mengingatkan kepada semua pihak, agar memahami sejarah secara…