Langsung ke konten utama

Sisi Lain Munas NU III

Musyawarah Nasional NU tak hanya menjadi ajang silaturahim para ulama pesantren. Munas NU di Pondok Pesantren Kempek yang baru berakhir malam ini juga menjadi ajang pertemuan kaum muda NU. Termasuk para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebagai anak budaya dari NU, PMII, dan jaringan alumninya berkomitmen mengawal gerakan para ulama.
Dalam perjalanan menuju Cirebon bersama Ketua Umum  Pengurus Besar PMII Addin Jauharuddin, Ketua Kaderisasi Nasional PMII, Ketua Penataan Aparatur Organisasi PMII, Luhamul Amani, dan anggota Biro Hukum dan HAM PB PMII, Huda Kalimullah, terjadi perdebatan hangat seputar rencana PBNU untuk mereview UU Pemda, dan prosesi pemilukada yang dinilai merusak tatanan sosial masyarakat.
Dari diskusi sepanjang perjalanan itu, disimpulkan bahwa PB PMII akan melakukan judicial review (uji materi) terhadap UU 18/2008, tentang  Pemda kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Uji materi tersebut menurut Addin,  dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk mendukung hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU).
"PMII mendukung hasil munas NU. Terutama sejumlah hal, diantaranya tentang penghentian pemilukada. Kami juga akan mengajukan judicial review UU Pemda," ujar Addin.
Selain merusak tatanan sosial dan psikologi masyarakat, Pemilukada juga merusak kaderisasi di PMII. Menurut Addin, UU Pemda saat ini justru bertentangan dengan nilai -nilai UUD 1945, dan Pancasila. "Sila ke empat pancasila menyebutkan permusyawaratan perwakilan. Maka yang tepat, kita juga kembalikan pemilihan kepala daerah, di tingkat propinsi dab kabupaten," paparnya.
Selain soal pemilukada, PMII menurut Addin juga mendesak pemerintah untuk meminimalisir kebocoran anggaran. Karenanya PMII mendukung hasil Munas NU tentang moratorium pajak, selama belum ada pembenahan dalam tatanan perpajakan. "Pajak harus berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur. Pmii mendukung moratorium penghentian pajak," tandasnya.
PMII kata Addin juga akan Menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengintruksikan jajaran kabinetnya untuk menaati dan melaksanakan hasil Munas NU.Dalam diskusi itu juga tercetus tentang dosa besar amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 lalu. 
Bagi saya, ijtihad politik MPR RI yang saat itu dipimpin Amien Rais tak bisa disalahkan. dan secara pribadi saya sepakat jika otonomi daerah diperluas menjadi sistem negara federasi. Apa pasal? Negara kepulauan Indonesia sangat berat untuk diatur secara sentralistik. Sebab hal itu akan mengabaikan lokalitas daerah-daerah.
Tapi ternyata para ulama melihat otonomi daerah dan pemilukada langsung lebih berdampak negatif. Mudhorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesantren Buat Mama

Sulit bagiku untuk mengingat kapan perkenalanku dengan dunia Pesantren bermula. Sebab sejak kecil, aku diakrabkan dengan sarung, peci hitam, pondok, kitab kuning, dan Kiai, aku dikenalkan pada mereka oleh Ayahku. Aku bangga kepada Ayah, juga Ibuku. Jika aku mengenal Islam, dan hal-ihwalnya dari Ummi (Ibu), maka dunia pesantren, dan tokoh-tokoh Islam, kukenal lewat Mama (Ayah). Bahkan namaku, menurut Ayah disandarkan pada nama seorang Kiai besar dari Cirebon, Kiai Haji Abdul Malik, pengasuh Pesantren As-Shalah, Kaliwadas Cirebon, “Beliau salahsatu tokoh Masyumi, yang teguh pendirian,” begitu kata Mama, dulu. Mama sering bercerita tentang Kiai Malik (belakangan, beliau jadi guruku, aku sempat mengaji di pesantren As-Shalah, selama 6 bulan) Mama juga pernah bercerita tentang seorang tokoh bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal dengan nama HAMKA, Tokoh tasawwuf modern, Muhammadiyyah.
Aku salut pada pola pendidikan kedua oarngtuaku. Sejak kecil Ummi telaten membimbingku unt…

Jurnalisme Plagiat & Tradisi kritis

Pada penghujung tahun 2007 lalu, crew SiGMA disibukkan dengan hajat tahunan Pelatihan Jurnalistik dan Brodcasting se-Banten disingkat PJB yang sudah mentradisi sejak sepuluh tahunan lalu. Konon telah banyak alumnus PJB yang berkiprah di dunia jurnalistik dan broadcasting. Termasuk penggiat junalistik dan radio di Untirta, diantaranya di fakultas Tekhnik. Yang lain berkiprah di media lokal dan nasional. Dan terakhir, Alumnus PJB SiGMA dari Stikom Wangsa Jaya dan STKIP Rangkas bertekad membuat lembaga pers Mahasiswa di Kampusnya. Beberapa alumnus lainya, ada juga yang menerbitkan bulletin indie seperti Al-Basyar, Demokrasi dan Simak. Idealnya, tradisi menulis di kampus memang terbangun dari berbagai lini, demi tumbuhnya dinamika dan wacana kritis di dunia akademis .

Menulis adalah arena kreatif yang tidak terbatas. Banyak ranah yang dapat dibidik. Karena tidak terbatas aras, maka menulis dapat diapresiasikan dengan ragam bentuk. Tidak hanya berita, cerita dan syair puisi. Essai artikel d…

Feminis Sufistik, Mendobrak Patriarki Pesantren

Telaah Novel Auto Biografi Ny. Masriyah Amva “Bangkit Dari Terpuruk: Kisah Sejati Seorang Perempuan tentang Keagungan Tuhan”




Perkembangan gerakan feminisme di Indonesia telah berlangsung sejak abad 18-19 ditandai dengan lahirnya semangat kesetaraan pendidikan yang digerakkan oleh sejumlah tokoh, diantaranya Raden Dewi Sartika yang mebuka Sekolah Istri pada tahun 1904 di Jawa Barat; K.H Bisyri Syansuri yang mengawali pendirian Pondok Pesantren khusus putri di tahun 1917, serta heroisme yang ditampilkan sejumlah tokoh dari abad ke-18, seperti Cut Nyak Dien (1848-1908) dari Aceh dan Raden Ajeng Kartini (1879-1904) dari Jepara yang tercatat sebagai pemantik dan pejuang gerakan perempuan di Indonesia.
Hingga abad ke-21, perkembangan gerakan perempuan dengan semangat feminism yang beragam, semakin massif di Indonesia hingga melahirkan tindakan affirmative action yang muncul menjelang pemilu 2004 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang memberi ruang lebih bagi ka…