Langsung ke konten utama

Political Violence dan Fundamentalisme Islam (Oleh Abdul Malik)


Pada penghujung Mei 2008 kemarin, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berbagai kabar yang kurang nyaman. Dari rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak mempan ditentang, bentrokan polisi dan Mahasiswa demonstran yang menolak kenaikan BBM, hingga penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKBB) yang sedang memperingati hari kesaktian Pancasila, 1 Juni kemarin. Serangan FPI telah mengakibatkan puluhan orang terluka, satu diantaanya anak-anak dan beberapa orang Kiai Pimpinan Pondok Pesantren dari Jawa Barat. Mengapa berbagai kekerasan ini berulang -dan seakan dibiarkan- terjadi?

Banyak asumsi yang bermunculan ketika bangsa ini dihantui berbagai kekerasan dengan tiada henti. Dan dari sekian asumsi yang ada, penulis mencoba menyoroti dari sisi political violence (konflik politik dengan cara kekerasan) dan sudut pandang ideologis kegamaan.

Political violence dapat terjadi pada pelbagai institusi dan organisasi –negara termasuk diantaranya- yang menurut Ramlan Surbakti (Memahami Ilmu Politik, 1992: 150) pada umumnya terjadi pada masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan Negara dan mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga.

tag


Semestinya berbagai kekerasan tidak lagi –selalu- terjadi di negeri ini. Karena Negara Indonesia, sejak lama telah memiliki consensus dasar mengenai dasar dan tujuan Negara, Indonesia juga telah sejak lama memiliki lembaga yang berkewenangan menangani konflik di tengah masyarakatnya, yang dikenal dengan Catur Wangsa: Kepolisian, Kejaksaan, Pengacara dan Kehakiman, yang kesemuanya berujung pada lembaga pengadilan. Tetapi fenomena yang ada mengatakan sebaliknya. Political Violence justru sering terjadi dan kadang malah dilakukan dan diamini oleh lembaga Negara, diantaranya kepolisian (lihat tragedy penyerangan Polisi terhadap kampus Universitas nadional dan berbagai penyerangan lain yang dilakukan masyarakat atas nama agama). Fenomena ini setidaknya menunjukkan telah melemahnya pemahaman terhadap con

sensus bersama mengenai dasar dan tujuan Negara yang telah disusun oleh para pendiri Negara ini. Fenomena ini juga menunju7kkan lemahnya lembaga pengaturan dan penyelesaian konflik yang ada.

Padahal menurut Ziegenhagen, pemerintah dapat melakukan tiga kebijakan intervensi dalam upaya mengendalikan konflik yang ada, yakni; 1. kemampuan pemaksaan secara fisik (coercive capacity) dan ancaman penggunaanya -anehnya, ini justru dilakukan hanya untuk meredam para demonstran yang mengkritik kebijakan pemerintah saja- 2. penggunaan sanksi negative atas salah satu atau kedua pihak yang berkonflik , dengan kewenangan semacam ini, pemerintah tentu dapat menghukum bahkan membubarkan organisasi yang dianggap menebar keresahan, - sayangnya, kewenangan ini kemudian hanya diberlakukan jika ada tekanan dari pihak yang mendominasi Negara-



Kekerasan yang selalu dibiarkan terjadi ini juga bisa jadi merupakan strategi politik dalam rangka pengalihan isu kenaikan BBM, satu diantara pihak yang beronflik, entah FPI ataupun AKKBB, bisa jadi berkonspirasi dengan pemerintah, untuk tujuan pengalihan issu tersebut.

Dari sudut pandang ideologis keagamaan, fenomena kekerasan ini merupakan bagian dari doktrin ideologis fundamental yang menghalalkan penggunaan kekerasan fisik (baca: Jihad) untuk menegakkan doktrin ideologis yang diyakininya. (bersambung)

Komentar

San mengatakan…
Pengalihan isu sepertinya memang selalu jadi pilihan untuk meredam gejolak. Cermin dari kesadaran cetek petinggi negara. Terkait kasus 1 Juni, bisa jadi pemerintah mengayuh sekali untuk melampaui 2-3 pulau.

Ngomong2, upaya mengendalikan konflik yang ketiga menurut Ziegenhagen apa, Om? Kok baru dua.

Postingan populer dari blog ini

Pesantren Buat Mama

Sulit bagiku untuk mengingat kapan perkenalanku dengan dunia Pesantren bermula. Sebab sejak kecil, aku diakrabkan dengan sarung, peci hitam, pondok, kitab kuning, dan Kiai, aku dikenalkan pada mereka oleh Ayahku. Aku bangga kepada Ayah, juga Ibuku. Jika aku mengenal Islam, dan hal-ihwalnya dari Ummi (Ibu), maka dunia pesantren, dan tokoh-tokoh Islam, kukenal lewat Mama (Ayah). Bahkan namaku, menurut Ayah disandarkan pada nama seorang Kiai besar dari Cirebon, Kiai Haji Abdul Malik, pengasuh Pesantren As-Shalah, Kaliwadas Cirebon, “Beliau salahsatu tokoh Masyumi, yang teguh pendirian,” begitu kata Mama, dulu. Mama sering bercerita tentang Kiai Malik (belakangan, beliau jadi guruku, aku sempat mengaji di pesantren As-Shalah, selama 6 bulan) Mama juga pernah bercerita tentang seorang tokoh bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal dengan nama HAMKA, Tokoh tasawwuf modern, Muhammadiyyah.
Aku salut pada pola pendidikan kedua oarngtuaku. Sejak kecil Ummi telaten membimbingku unt…

Jurnalisme Plagiat & Tradisi kritis

Pada penghujung tahun 2007 lalu, crew SiGMA disibukkan dengan hajat tahunan Pelatihan Jurnalistik dan Brodcasting se-Banten disingkat PJB yang sudah mentradisi sejak sepuluh tahunan lalu. Konon telah banyak alumnus PJB yang berkiprah di dunia jurnalistik dan broadcasting. Termasuk penggiat junalistik dan radio di Untirta, diantaranya di fakultas Tekhnik. Yang lain berkiprah di media lokal dan nasional. Dan terakhir, Alumnus PJB SiGMA dari Stikom Wangsa Jaya dan STKIP Rangkas bertekad membuat lembaga pers Mahasiswa di Kampusnya. Beberapa alumnus lainya, ada juga yang menerbitkan bulletin indie seperti Al-Basyar, Demokrasi dan Simak. Idealnya, tradisi menulis di kampus memang terbangun dari berbagai lini, demi tumbuhnya dinamika dan wacana kritis di dunia akademis .

Menulis adalah arena kreatif yang tidak terbatas. Banyak ranah yang dapat dibidik. Karena tidak terbatas aras, maka menulis dapat diapresiasikan dengan ragam bentuk. Tidak hanya berita, cerita dan syair puisi. Essai artikel d…

Feminis Sufistik, Mendobrak Patriarki Pesantren

Telaah Novel Auto Biografi Ny. Masriyah Amva “Bangkit Dari Terpuruk: Kisah Sejati Seorang Perempuan tentang Keagungan Tuhan”




Perkembangan gerakan feminisme di Indonesia telah berlangsung sejak abad 18-19 ditandai dengan lahirnya semangat kesetaraan pendidikan yang digerakkan oleh sejumlah tokoh, diantaranya Raden Dewi Sartika yang mebuka Sekolah Istri pada tahun 1904 di Jawa Barat; K.H Bisyri Syansuri yang mengawali pendirian Pondok Pesantren khusus putri di tahun 1917, serta heroisme yang ditampilkan sejumlah tokoh dari abad ke-18, seperti Cut Nyak Dien (1848-1908) dari Aceh dan Raden Ajeng Kartini (1879-1904) dari Jepara yang tercatat sebagai pemantik dan pejuang gerakan perempuan di Indonesia.
Hingga abad ke-21, perkembangan gerakan perempuan dengan semangat feminism yang beragam, semakin massif di Indonesia hingga melahirkan tindakan affirmative action yang muncul menjelang pemilu 2004 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang memberi ruang lebih bagi ka…